666
Pejabat pemerintah pusat mengunjungi Papua menyusul situasi keamanan di Papua yang tidak kondusif beberapa hari terakhir.
Pejabat tersebut adalah Menko Polhukam Joko Suyanto, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Kepala BIN Marciano Norman. Mereka melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua di Jayapura, Timika, dan Manokwari.
"Kunjungan ini memiliki pesan yang bermakna bagi masyarakat Papua. Tokoh-tokoh masyarakat menilai kunjungan ini membawa nilai kesejukan," ujar Menko Polhukam Joko Suyanto, sebagaimana yang dikutip Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (19/6/2012).
Pertama, Papua
Tanah Damai adalah komitmen dan tugas bersama, baik pemerintah maupun
rakyat Papua. Pemerintah serius untuk mengungkap kasus-kasus penembakan
yang terjadi di tanah Papua.
"Kedua, seiring dengan perkembangan kemajuan di Papua dalam 10 tahun terakhir ini membawa dampak pula dalam perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tantangan kita adalah mengelola relasi sosial yang harmonis antar kelompok-kelompok sosial di tanah Papua, termasuk relasi rakyat Papua dan pemerintah," tutur Joko.
Ketiga, lanjut Joko, disepakati pula bahwa Otonomi Khusus perlu dipertahankan. Namun, diperlukan perbaikan dalam level implementasi. Untuk itu, kata dia, simpul-simpul yang masih macet di level pusat dan di daerah perlu dipecahkan. Tokoh-tokoh masyarakat menyoroti perlu percepatan peraturan-peraturan pendukung Otonomi Khusus (Otsus).
Joko juga mengajak MRP, DPRP, dan Gubernur untuk menyelesaikan regulasi-regulasi khusus di level lokal yang bersifat affirmative action. Hal itu sebagai tanggung jawab daerah, dan Jakarta tidak bisa mengintervensi kewenangan daerah.
Keempat, disepakati bahwa pemerintah telah miliki kebijakan yang komprehesif dalam menangani Papua. Untuk mempertajam desain ini, para tokoh masyarakat mengharapkan pendekatan kemanusiaan dikedepankan agar rakyat Papua menjadi subyek pembangunan.
"Kelima, terkait aspirasi Dialog Jakarta-Papua, pemerintah mendengar dan mengkaji aspirasi dan usulan tersebut. Presiden terbuka untuk berdialog dengan tokoh-tokoh rakyat Papua, termasuk kelompok-kelompok separatis di hutan-hutan. Kita semua adalah keluarga besar yang bisa saling berkomunikasi secara konstruktif dalam payung NKRI, Otonomi Khusus, dan percepatan pembangunan," pungkas Joko.
Dialog berlangsung tadi malam sejak pukul 20.00 WIT hingga 24.00 WIT. Dialog tersebut dihadiri oleh Ketua DPRP Jhon Ibo, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib, Pjs Gubernur Papua Syamsul Arif, dan sejumlah wakil dari kalangan adat, agama, dan paguyuban dari berbagai etnis di Indonesia.
(rmd/nrl)
"Kedua, seiring dengan perkembangan kemajuan di Papua dalam 10 tahun terakhir ini membawa dampak pula dalam perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tantangan kita adalah mengelola relasi sosial yang harmonis antar kelompok-kelompok sosial di tanah Papua, termasuk relasi rakyat Papua dan pemerintah," tutur Joko.
Ketiga, lanjut Joko, disepakati pula bahwa Otonomi Khusus perlu dipertahankan. Namun, diperlukan perbaikan dalam level implementasi. Untuk itu, kata dia, simpul-simpul yang masih macet di level pusat dan di daerah perlu dipecahkan. Tokoh-tokoh masyarakat menyoroti perlu percepatan peraturan-peraturan pendukung Otonomi Khusus (Otsus).
Joko juga mengajak MRP, DPRP, dan Gubernur untuk menyelesaikan regulasi-regulasi khusus di level lokal yang bersifat affirmative action. Hal itu sebagai tanggung jawab daerah, dan Jakarta tidak bisa mengintervensi kewenangan daerah.
Keempat, disepakati bahwa pemerintah telah miliki kebijakan yang komprehesif dalam menangani Papua. Untuk mempertajam desain ini, para tokoh masyarakat mengharapkan pendekatan kemanusiaan dikedepankan agar rakyat Papua menjadi subyek pembangunan.
"Kelima, terkait aspirasi Dialog Jakarta-Papua, pemerintah mendengar dan mengkaji aspirasi dan usulan tersebut. Presiden terbuka untuk berdialog dengan tokoh-tokoh rakyat Papua, termasuk kelompok-kelompok separatis di hutan-hutan. Kita semua adalah keluarga besar yang bisa saling berkomunikasi secara konstruktif dalam payung NKRI, Otonomi Khusus, dan percepatan pembangunan," pungkas Joko.
Dialog berlangsung tadi malam sejak pukul 20.00 WIT hingga 24.00 WIT. Dialog tersebut dihadiri oleh Ketua DPRP Jhon Ibo, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib, Pjs Gubernur Papua Syamsul Arif, dan sejumlah wakil dari kalangan adat, agama, dan paguyuban dari berbagai etnis di Indonesia.
(rmd/nrl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar