Rusuh Myanmar Singkirkan 80.000 Warga

Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) menghitung ada 80.000 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka lantaran rusuh di utara Myanmar. Tindak kekerasan itu, tepatnya, terjadi di Rakhine, kata Juru Bicara UNHCR Andrej Mehecic di Geneva.

Dari jumlah itu, kata Mahecic sebagaimana warta Xinhua pada Jumat (27/7/2012), 30.000 di antaranya berstatus pengungsi. "Mereka sudah mendapat bantuan logistik," katanya sembari menambahkan kalau pemerintah Myanmar mulai membangun pos-pos penampungan pengungsi.

Sementara itu, Mahecic menaruh rasa prihatin lantaran tiga orang staf UNHCR setempat ditangkap di Rakhine. "Pelanggaran HAM masih terjadi di Rakhine," kata Komisioner UNHCR Navai Pillay.

Indonesia Desak Israel Bongkar Pemukiman di Palestina

Pemerintah Indonesia mendesak Israel membongkar dan menghentikan pembangunan pemukiman di kawasan pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur. Sebab, itu akan menjadi hambatan utama upaya perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataan itu dikatakan oleh Duta Besar Desra Percaya, wakil tetap Pemerintah Indonesia untuk PBB, dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB, Rabu (25/7/2012) lalu.

"Israel telah melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan mengenai moratorium pembangunan pemukiman, dan melanjutkan pendirian dinding pemisah yang tidak sah di Tepi Barat. Ini bertentangan dengan pandangan (advisory opinion) Mahkamah Internasional,” ujar Desra, seperti dilansir situs Kementerian Luar Negeri, Jumat (27/7/2012).

Iran Kecam Sikap Diam Barat terhadap Muslim Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei mengecam sikap pasif Barat atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Merujuk pada eksploitasi manusia oleh peradaban Barat yang didasarkan pada materialisme, serta minus moralitas dan spiritualitas, Rahbar berkata, "Sebuah contoh yang jelas dari klaim palsu Barat tentang etika dan hak asasi manusia adalah sikap pasif lembaga hak asasi manusia internasional terhadap pembantaian ribuan Muslim di Myanmar. "

"Selama beberapa abad terakhir peradaban Barat tidak menghasilkan apa-apa selain korupsi dan eksploitasi terhadap sesama manusia," tegasnya.

36 Anak RI Masih Dibui di Australia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan saat ini ada 36 bocah Indonesia yang ditahan di Australia dengan tuduhan tindak pidana penyelundupan manusia.

Angka itu merupakan sebagian dari total 415 orang Indonesia hingga bulan Juli ini yang ditahan di Australia atas tuduhan yang sama.

"Dari 36 orang yang dipercaya sebagai berusia di bawah umur, dua sedang dalam proses pengadilan untuk menentukan usia mereka, sedangkan 18 yang lain sedang menjalani proses pemeriksaan imigrasi, ujar Michael saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jumat (20/7).

Ia mengatakan pemerintah Indonesia dan Australia menyikapi isu ini dengan serius dan sudah dibicarakan oleh pejabat dari kedua negara di segala tingkat.

Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian Masnudin (48), warga Malei yang diduga terkena peluru aparat. Polda sendiri, mengaku masih melakukan penyelidikan di lapangan terkait dengan dugaan kematian korban akibat ditembak polisi.

Kepada wartawan Jumat (20/7), Kapolda Sulteng, Brigjen Dewa Parsana, menjelaskan, jika dirinya belum bisa memastikan korban tertembak peluru aparat kepolisian. Namun seandainya memang benar, korban tertembak oleh peluru aparat, maka pihaknya masih akan melakukan uji balistik, guna menentukan siapa anggota kepolisian yang melepaskan tembakan ke arah korban. “Untuk memastikan itu, kami telah menurunkan tim investigasi di lapangan, untuk mengecek apakah penanganan yang dilakukan aparat di lapangan sudah sesuai prosedur atau belum,” jelas Dewa Parsana, didampingi Direktur Reskrimum, Kombes Indra Mulyadi serta Kabid Humas, AKBP Soemarno.

Terkait dengan kematian korban, Kapolda mengungkapkan, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin, memberikan perawatan terhadap almarhum Mashudin (48), yang sempat menjalani operasi di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara. “Atas nama pribadi saya turut berduka cita. Kita sebenarnya tidak menginginkan jatuhnya korban,” ucapnya.

Mantan Wakapolda Sulteng ini, juga membantah jika pihaknya sengaja menutup-nutupi adanya korban luka, dalam penanganan massa di Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, 18 Juli lalu. Dia mengaku, memang saat itu belum mendapat laporan dari Kapolres Donggala, soal jatuhnya korban. 

“Saya sampai jam dua belas malam, ditanya oleh sejumlah wartawan tentang korban, tapi karena memang saya belum dapat informasi jadi saya katakana tidak ada. Nanti setelah jam 1 subuh baru masuk informasi jika ada korban satu orang,” kata Kapolda.

Memang diakui Dewa Parsana, informasi adanya lima orang warga tertembak, diterima dari wartawan. Dirinya juga langsung memerintahkan anggota untuk mencari empat korban lainnya, yang menurut informasi, masih berada di Kecamatan Balaesang.

Pengamanan yang dilakukan petugas di desa tersebut, kata Kapolda, bukan untuk melindungi perusahaan, melainkan untuk melindungi Hak Asazi Manusia (HAM), sejumlah warga, yang menjadi korban pembakaran rumah oleh warga lainnya. “Ada belasan rumah warga yang dibakar sesama warga lainnya. Dan itu yang akan kami akan cari siapa pelakunya, namun malah mendapat perlawanan,” sesalnya.

Sebab kata dia, dari hasil olah TKP, pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulteng, menyimpulkan jika, petugas kepolisian, yang saat itu hendak melakukan penyisiran terhadap pelaku-pelaku pengrusakan rumah warga di Desa Malei, Kecamatan Balaesang Tanjung, mendapat perlawanan.

“Petugas di lapangan dilempar bom ikan dan bom Molotov oleh warga. Diberi peringatan dengan gas air mata tetap juga melawan, sehingga petugas mengeluarkan tembakan, namun menggunakan peluru karet,” terangnya.

Hal itu, lanjut dia, diperkuat dengan pengakuan korban, sesaat sebelum meninggal, ketika ditemui di ruang ICU RS Bhayangkara. Korban, kata Kopolda, mengaku jika polisi melepaskan tembakan, setelah dilempar bom ikan oleh warga. “Saya dengar sendiri dia mengatakan jika polisi melepaskan tembakan karena dilempar bom ikan oleh warga,” ucap Dewa Parsana.

Meski demikian, guna memastikan tindakan petugas di lapangan sudah sesuai prosedur atau belum, tim investigasi yang dipimpin Irwasda Polda Sulteng, Kombes Pol Syamsul Hidayat, dengan melibatkan Propam Polda Sulteng, serta dua Perwira Menengah (Pamen) Divisi Propam Mabes Polri berpangkat Kombes. “Tim sudah turun, kita tinggal menunggu apa hasil investigasinya, dan nanti akan kami sampaikan kepada publik melalui media,” janji Kapolda.

Jika hasil investigasi, menyebutkan adanya kesalahan prosedur, jenderal bintang satu ini, menegaskan tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bertindak tidak sesuai prosedur.

Sementara itu, Direktur Reskrimum, Kombes Pol Indra Mulyadi yang turun langsung melihat TKP di Desa Malei, menuturkan, pihaknya, di lapangan, menemukan 2 botol bom Molotov yang belum sempat meledak, serta pecahan-pecahan botol dan paku yang diduga sengaja dilemparkan warga ke arah petugas. Namun tidak satupun anggota yang menjadi korban, akibat pelemparan bom Molotov itu. Tidak hanya itu, di TKP, Reskrim Polda Sulteng juga, menemukan 4 selongsong gas airmata (Flash Ball) dan 8 selongsong peluru karet. “Untuk proyektil di TKP masih dalam pencarian,” ujar Indra Mulyadi. (agg)

Bentrok Donggala, DPR Segera Tanyai Kapolri

Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding mengecam aksi represif aparat hingga menewaskan warga Desa Malei, Donggala, Palu. Sudding menegaskan, aksi brutal aparat itu patut dikecam.

"Tindakan refresif aparat terhadap warga sampai ada yang meninggal adalah suatu tindakan brutal dan patut untuk dikecam," kata Syarifudin Suding saat dihubungi JPNN dari Jakarta, Jumat (20/7).

Seperti diketahui, seorang warga Desa Malei yang sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, akhirnya meninggal dunia. Korban diduga terkena peluru aparat yang melakukan penangkapan terhadap beberapa warga di Desa Malei.

Kapolda Sulteng Dituding Lakukan Pembohongan Publik

Aksi represif aparat kepolisian yang menembaki warga Balaesang Tanjung hingga tewas, dinilai sebagai bentuk dari ketidakprofesional Polisi dalam menangani masalah di tingkat masyarakat. Aksi penembakan itu, merupakan buntut dari pro dan kontra keberadaan PT Citra Manunggal Abadi (CMA) di Balaesang Tanjung.

Para pemuda di Kabupaten Donggala mengutuk keras tindakan polisi dan mendesak Mabes Polri untuk mencopot para petinggi kepolisian di daerah ini.  “Kapolda, Kapolres Donggala dan Kapolsek Balaesang harus diganti. Karena berkat kepemimpinannya Polisi menjadi tidak profesinal. Bahkan diduga hanya mementingkan pengusaha yang berduit daripada rakyat kecil yang miskin,” jelas Ketua KNPI Kabupaten Donggala Mohammad Aswan SH kepada Radar Sulteng (JPNN Group), Kamis (19/7).

Gubernur Minta PT CMA Hentikan Aktivitas Menambang

Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi meminta perusahaan tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (CMA) menghentikan aktivitasnya sampai keadaan di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, tenang dan kondusif.

Hal itu menyusul peristiwa pembakaran dua alat berat perusahaan tersebut dan tindakan refresif aparat kepolisian setempat terhadap warga Balaesang.

"Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Seharusnya polisi bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan represif dalam menghadapi unjuk rasa. Ya, saya minta sementara ini perusahaan menghentikan aktifitasnya dulu," kata Longki Djanggola.

Pernyataan Gubernur Sulteng ini disampaikan kepada wartawan usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Jalan Masjid Raya, Lolu Utara, Palu Selatan, Jumat (20/7/2012).

Chavez-Capriles luncurkan kampanye presiden Venezuela

Venezuela secara resmi Minggu meluncurkan musim kampanye presiden menjelang pemilu Oktober mengadu pemimpin sayap kiri Hugo Chavez menghadapi pengusaha sayap tengah dan Gubernur Henrique Capriles.

Setelah 13 tahun berkuasa, Chavez menghadapi tantangan Emilee serius pertamanya karena dia bersaing untuk masa jabatan ketiga yang akan menutup warisan "Revolusi Bolivarian"nya dan perannya sebagai sayap kiri Amerika Latin terkemuka pasca-Fidel Castro.

Chavez bisa mencetak terus kekuasaan 20-tahun jika ia terpilih kembali dan berfungsi dengan periode penuh.

Meskipun ia telah berjuang melawan kanker selama lebih dari satu tahun, namun Chavez menegaskan bahwa ia sepenuhnya pulih dan siap untuk memimpin.

Iran ancam Israel, sanksi baru Eropa berlaku

Iran mengumumkan ujicoba rudal pada Ahad (1/7) dan mengancam akan "menghilangkan Israel dari muka Bumi" kalau negara Yahudi itu menyerang Teheran, ancaman paling keras pada hari Eropa mulai melaksanakan embargo minyak dan sanksi baru.

Sanksi Eropa --termasuk larangan atas impor minyak Iran oleh negara Uni Eropa dan tindakan yang membuat sulit negara lain untuk berdagang dengan Iran-- diberlakukan awal tahun ini tapi masih berlaku pada 1 Juli.

Sanksi tersebut dirancang untuk menghancurkan ekonomi Iran dan memaksanya menghentikan kegiatan nuklir yang dikatakan negara Barat bertujuan membuat senjata atom. Menurut laporan Reuters, beberapa bulan belakangan sanksi itu sudah memiliki dampak besar pada ekonomi Iran.

Israel menyatakan Tel Aviv "dapat menyerang Iran" jika diplomasi gagal memaksa Teheran menghentikan ambisi nuklirnya. Amerika Serikat juga menyatakan kekuatan militer berada di meja sebagai pilihan terakhir, tapi para pejabat AS telah berulangkali mendorong Israel agar bersabar sementara sanksi baru diberlakukan.

Golkar dan Demokrat Balapan Korupsi..

Oleh : Ajinatha 
 
Agak miris ya membaca pemberitaan media akhir-akhir ini, kasus korupsi yang ada ada belum tuntas-tuntas, kasus korupsi yang baru pun terkuak pula. Sampai capek rasanya mengamati kasus korupsi, karena gak ada habisnya. Dua Partai besar di Republik ini seperti berlomba dalam hal korupsi, bukan dalam hal prestasi. Kesempatan dan jabatan benar-benar dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan.

Baru saja mendengar Fadel Muhammad diperiksa Kejaksaan di Gorontalo, eh Menakertrans, Agung Laksono juga dipanggil KPK. Anas Urbaningrum kembali diperiksa KPK besok, rabu (4/77/2012), menyusul pula Dra. Hartati Mudaya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat di Cekal KPK. Semua diduga terlibat dalam kasus korupsi, dan semua nama tersebut merupakan praktisi Partai Politik.

Korupsi kok dijadikan lomba ya, mestinya prestasi kerja yang harus saling berlomba. Apakah memang jabatan dan kesempatan yang ada dalam partai politik itu hanya digunakan untuk menumpuk harta dan kekayaan, sementara rakyat kebanyakan masih sulit mencari kerja untuk makan. Inikan ironi yang mereka pertontonkan, seakan tanpa dosa dan perasaan bersalah sama sekali.

Jadi Tersangka, Zulkarnaen Djabbar Masih Aktif di DPR

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabbar akan tetap beraktivitas di DPR meskipun jadi tersangka kasus pengadaan Alquran Kemenag. Zulkarnaen baru nonaktif setelah jadi terdakwa.

"Keputusannya sama untuk siapa saja yang sedang menjalani proses hukum siapa saja yang menjadi terdakwa sesuai pasal 2019 ayat 1 huruf b UU 27/2009 tentang MPR, DPR, dan DPD, mengatakan apabila anggota dewan menjadi terdakwa akan diberhentikan," kata Ketua BK DPR, M Prakosa, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).

BK akan memantau pengusutan kasus ini. Zulkarnaen akan diberhentikan sementara setekah menjadi terdakwa dan mengikuti proses pengadilan.

"Kalau masih tersangka belum bisa. Kalau menjadi terdakwa kan diberhentikan sementara,"paparnya.

Aksi Koboi Bupati Bima, Todongkan Pistol ke Mahasiswa

666,

Bupati Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fery Zulkarnain, Senin, 2 Juli 2012, menunjukkan aksi koboi saat melakukan kunjungan kerja di Desa Doro O’o, Kecamatan Lenggudu. Fery tampak menodongkan pistol kaliber 36 yang dipegang dengan tangan kanannya kepada seorang mahasiswa, Sudirmasin alias Boman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, saat itu Fery sedang menyaksikan kegiatan bulan bakti gotong royong yang diselenggarakan warga yang dimulai sekitar pukul 08.00 WITA.

Pada saat acara jeda, Sudirmasin alias Boman dan dua rekannya, Irma dan Iksan, dari Forum Solidaritas Pemuda Pelajar Doro O’o, bermaksud mengajukan proposal kepada Fery. Proposal berisi permohonan bantuan dana untuk membeli laptop. Namun, ditolak oleh Fery dengan alasan tidak memiliki dana untuk bantuan laptop.

Beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Fery dan Boman yang sehari-hari adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bima. Fery terlihat emosional. ”Saya bunuh kamu,” kata Fery sambil menodongkan pistolnya ke arah Boman.

Presiden Raul Castro akan kunjungi China

666,

Presiden Kuba Raul Castro akan mengunjungi China pekan ini karena sekutu lama itu berusaha untuk memperdalam hubungan diplomatik mereka, demikian kata Kementerian Luar Negeri China, Senin.

Castro akan bertemu Presiden China Hu Jintao selama empat hari kunjungannya ke Beijing yang dimulai pada Rabu, kata juru bicara Kemlu China, Liu Weimin, dalam jumpa pers.

"Kuba adalah negara besar di Amerika Latin. Ia juga merupakan negara Amerika Latin pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan China baru. China telah memberikan perhatian besar dengan kunjungan kenegaraan ke China," kata Liu.

Ia mengatakan kedua pihak akan menandatangani dokumen kerja sama.

Kunjungan itu akan menjadi lawatan pertama Castro ke China sejak ia mengambil alih jabatan kepresidenan Kuba dari saudaranya, Fidel Castro, pada tahun 2008, kata seorang diplomat Kuba yang berkantor di Beijing. (H-AK)

Editor: Ella Syafputri

www.antaranews.com 

Ical Capres, Rakyat “Stress” ?

666,

Rakyat yang mana dulu ? Rakyat Indonesia pada umumnya, dan rakyat korban Lumpur Lapindo pada khususnya. Bagaimana rakyat tidak akan stres ? Menangani korban lumpur yang jumlahnya “hanya” ratusan KK yang diakibatkan oleh eksplorasi perusahaan dalam kelompok Bakrie saja sampai sekarang (6 tahun berlalu) belum juga tuntas. Bagaimana bisa diharapkan mampu  menangani problem rakyat Indonesia dari Porong sampai Sorong yang berjumlah dua ratus jutaan  dengan pelbagai macam persoalan.

Sampai-sampai untuk menarik perhatian pemilik Lapindo dan juga pemerintah pusat agar persoalan lumpur Lapindo segera dituntaskan,  ada yang nekat berjalan kaki dari kawasan lumpur Lapindo ke Jakarta. Mereka, para korban, tentu saja berharap jangan sampai persoalan para korban itu malah  dibenamkan ke lumpur dalam-dalam. Sudah 6 tahun (lho….)  persoalan ganti rugi korban Lumpur Lapindo tidak  semuanya tuntas diselesaikan. Jika semua persoalan itu tuntas,  tentu saja tak harus seorang Haris Suwandi, salah seorang korban, berjalan kaki dari Porong ke Jakarta hanya ingin nasibnya diperhatikan dan dituntaskan persoalan ganti ruginya.

Utang RI Capai Rp1.944 Triliun

666,

Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp1.944,14 triliun per 31 Mei lalu. Utang tersebut berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp638 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,15 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto menjelaskan, sebesar Rp1.304 triliun merupakan utang yang berasal dari surat berharga negara (SBN).

"Persentase jumlah SBN tersebut sebesar sekira 67 persen dari total utang kita keseluruhan," ungkapnya kala ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Dengan jumlah utang pemerintah yang cenderung bertambah tersebut, Rahmat mengamini bahwa pemerintah mempunyai kekampuan untuk membayar utang tersebut karena persentase utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih realtif kecil dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu hanya sekira 24 persen.

"Kalau kita lihat negara-negara maju lainnya persentase utang terhadap PDB masih cukup besar seperti Jepang yang persentasenya 200 persen lalu negara sekelas Amerika Serikat (AS) saja persentasenya sekira 75 persen," paparnya.

"Intinya kita akan senantiasa memenuhi atau mematuhi kewajiban yang timbul akibat adanya penerbitan SBN atau adanya pinjaman tersebut," pungkasnya. (wdi) 

okezone.com 

Ironi Kebijakan Gas

666,

Politik pengelolaan energi nasional hingga detik ini masih diliputi oleh beberapa ironi yang amat serius. Di satu sisi, pemerintah tampak kian megap-megap terserimpung anggaran untuk menggelontorkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat melambungnya konsumsi BBM bersubsidi.

Tetapi di sisi lain, pemerintah belum mampu menelurkan kebijakan radikal di bidang energi. Pemerintah masih bergeming dengan kebijakan konvensional, bahkan tradisional di bidang energi. Terbukti pemerintah hanya berani mengeluarkan sebuah Instruksi Presiden tentang Penghematan Pemakaian BBM, Listrik, dan Air di institusiinstitusi pemerintah.

Tentu, kebijakan hemat BBM adalah bagus; tapi tidak signifikan mengatasi persoalan. Itu pun jika kepatuhan institusi pemerintah cukup tinggi dengan beleid itu. Inpres serupa pernah dikeluarkan pada 2005, 2008 dan 2011, tetapi apa hasilnya?

Ironi yang paling ironis adalah ketika pemerintah belum menjadikan gas sebagai bahan bakar utama menggantikan BBM. Padahal, menurut banyak pakar, cadangan gas di perut bumi Indonesia cukup melimpah, bahkan cukup untuk 90 tahun ke depan.