Jawaban RI Mengecewakan

dari : www.kompas.com

| Egidius Patnistik | Jumat, 25 Mei 2012 | 07:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Jawaban Pemerintah RI dalam sesi ke-13 sidang kelompok kerja Universal Periodic Review untuk Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva, Swiss, disikapi negatif dan dianggap mengecewakan banyak kalangan.

Jawaban-jawaban yang disampaikan delegasi pemerintah, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dinilai tak lebih dari sekadar respons untuk menghindar.

Salah satu kecaman disampaikan Direktur Eksekutif Komisi HAM Asia (AHRC) Wong Kai Shing, seperti tercantum dalam situs web AHRC, Rabu (23/5).

Six years on, activists remember East Java’s mudflow

www.thejakartapost.com

Bagus BT Saragih, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/30/2012 7:32 AM

To mark the sixth anniversary of East Java’s mudflow disaster, activists rallied outside properties owned by Aburizal “Ical” Bakrie on Tuesday, demonstrating against the man that they allege should be held responsible for the catastrophe.

Protestors unfurled banners and chanted slogans during a demonstration outside the Epicentrum Walk and Wisma Bakrie in Kuningan, South Jakarta.

“We bring a coffin, which symbolizes the death of victims rights, because of the disaster. We have also brought some mud to represent the Lapindo mud,” Andrie S. Wijaya of the Mining Advocacy Network (Jatam) told The Jakarta Post.

Pasukan Brimob Disiagakan di Dua Desa Bertikai di Sigi

Rabu, 30 Mei 2012 14:48 WIB

Metrotvnews.com, Sigi: Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah harus menerjunkan pasukan Brigade Mobil untuk meredam bentrok warga dua desa di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulteng, yang kembali pecah Rabu (30/5) pagi. Padahal, Selasa kemarin, warga kedua desa sepakat berdamai.

Rupanya kesepakatan damai hanya berlangsung sesaat. Warga Desa Binangga dan Desa Padende, kembali bentrok. dinihari tadi. Bahkan, bentrokan masih berlangsung hingga berita ini dibuat.

Tradisi Pengantin Tebu, Wujud Rasa Syukur Petani

www.pikiran-rakyat.com

Dipusatkan di PG Karangsuwung Kab. Cirebon

CIREBON, (PRLM).- Hari ini (Selasa, 29/5) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar perayaan Syukur Giling Tebu. Tradisi yang sudah dilakukan sejak tahun 1800-an dipusatkan di Pabrik Gula Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kab. Cirebon.

Tradisi tahunan yang melibatkan para petani tebu dari Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan difasilitasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, sebelumnya akan mengadakan pesta helaran mengarak pengantin tebu menuju PG Karangsuwung. 

Galian C Resahkan Warga Kota Palu

dari : www.mediaindonesia.com

PALU--MICOM: Sejumlah warga Kota Palu yang tinggal di sekitar pertambangan galian C meminta pemerintah setempat karena keberadaannya saat ini dinilai mengganggu.

"Banyak debu akibat pengerukan tanah sehingga mengganggu pernafasan," kata Mahmud, warga Watusampu, di Palu, Sabtu (5/5).

DPRD Sulteng Rancang Perda Jasa Lingkungan

dari : www.beritapalu.com


PALU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah menggunakan hak inisiatifnya untuk merancang peraturan daerah jasa lingkungan. Anggota Komisi I DPRD Sulteng Ridwan Yalidjama, Rabu(23/5) mengatakan Raperda yang mereka ajukan sangat penting mengingat begitu banyak kepentingan yang ada utamanya menyangkut pengelolaan sumberdaya alam.
”Ranperda ini tentunya disesuaikan dengan syarat dan peraturan yang disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak yang akan memanfaatkan jasa lingkungan,”ujarnya.

Bisakah Hak-hak Konsumen Lebih Terlindungi?

Sari Oktafiana

Hari ini, Minggu 27 Mei 2012 saya beserta putra kembar saya melihat sebuah pertunjukkan yang sangat bagus dan spektakuler, drama musikal “Laskar Pelangi” di gedung JEC, Yogyakarta. Bagi saya pribadi kualitas pertunjukkan yang digarap dengan serius, sangat memuaskan penonton. Sebuah drama musikal yang sarat dengan pesan moral bagi anak-anak dan kita sendiri sebagai penonton dewasa. Sebuah kisah yang diadaptasi dari tetralogi novel laskar pelangi yang inspiratif yang berupaya mendobrak dan menguggah kita tentang pentingnya aksesibilitas akan dunia pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang mampu secara ekonomi.  Dan saya pun sebagai pendidik percaya akan kekuatan dari pendidikan bahwa “Education is most powerful weapon to change the world” ( quote from Nelson Mandela).

Pemerintah akan benahi tata niaga bawang

 dari : www.antaranews.com

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan segera membenahi tata niaga bawang merah mengingat tingginya disparitas harga antara di tingkat produsen dan konsumen.

"Disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen terlihat tinggi. Kami sangat ingin mengupayakan agar disparitas ini mengecil dan harga bawang dapat stabil di tingkat harga yang menguntungkan petani dan tidak memberatkan konsumen," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam kunjungan ke daerah penghasil bawang, Brebes, Jawa Tengah, Jumat.

Alat musik tertua ditemukan

dari : www.antaranews.com

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah peneliti telah mengidentifikasi dua buah suling yang diyakini sebagai alat musik tertua di dunia.

Suling itu dibuat dari tulang burung dan gading gajah. Kedua suling yang ditemukan di sebuah gua Geissenkloesterle, Jerman,  dan menjadi bukti awal pendudukan Eropa oleh manusia modern, Homo Sapiens.

Prof. Nick Conard dari Tuebingen University mengatakan "Geissenkloesterle merupakan salah satu gua yang memiliki ornamen, kesenian, mitos, dan alat musik".

Seperti dikutip BBC, para ilmuwan menggunakan radiokarbon untuk mengetahui usia kedua suling itu, antara 42.000 hingga 43.000 tahun.

Demokrasi Abuabu dan Republik Pansus

 dari : www.kompasiana.com

19 Maret 2012 00:03 WIB
Oleh FARIZ ALNIZAR

Saya kok jadi agak pesimistis dengan perkembangan demokrasi di negeri ini. Paling tidak saya mulai ragu —setingkat di bawah pesimistis— bahwa demokrasi yang kita anut dan kita agung-agungkan sebagai rule of the games bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini mampu untuk menjadi solusi yang benar-benar tepat bagi kalut dan ruwetnya masalah di negeri ini.

Melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini sama dengan mendebet saldo keimanan saya untuk meyakini bahwa demokrasi bagi Indonesia memang —meminjam terminologi yang pernah dilontarkan Emha Ainun Nadjib— la raiba fihi, tak ada keraguan di dalamnya. Keropos dan busuknya mental politikus serta pegiat politik di negeri inilah yang rupanya menyebabkan harapan saya pada demokrasi di negeri ini semakin mengecil dan nyaris lunas tak tersisa.

Kebebasan Beragama dalam Konstitusi dan Perundanga-undangan di Indonesia

dari : wahidinstitute.org

Jum'at, 24 Februari 2012 02:40

Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif the Wahid Institute


Paska reformasi, masalah kebebasan beragama mendapatkan banyak perhatian dan banyak memenuhi halaman media massa di Indonesia. Padahal menyertai proses reformasi 1998, baik konstitusi, sistem politik maupun perundang-undangan mengalami perubahan yang signifikan yang makin mendekatkan pada jaminan kebebasan beragama dalam standar HAM Universal. Pertanyaannya, bagaimana kebebasan beragama dalam konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia.



Secara keseluruhan, baik UUD 45 yang asli maupun hasil amandemen, dan juga UUD sementara yang berlaku masa periode Konstituante tidak terdapat unsur pembedaan dan diskriminasi bagi pemeluk agama dan keyakinan tertentu, termasuk perbedaan berdasarkan etnis dan ras. Pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, misalnya, ditegaskan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan bagi semua warga negara. Bahkan di dalam UUD 1945 amandemen ditegaskan kembali kebebasan beragama dan kepercayaan di dalam pasal 28, khususnya huruf E angka 1 dan 2.

Soal HAM di Indonesia

 dari : www.mimbar-opini.com

Oleh redaksi  

Kamis, 09-Februari-2012, 00:37:37

Penerapan HAM di Indonesia, bisa dibilang masih pilih kasih. Banyak aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sipil dan aparat negara, tapi yang selalu didengungkan oleh penggiat HAM hanya yang dilakukan oleh aparat negara. Sedangkan yang dilakukan oleh sipil, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Padahal HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Di negara kita, dasar-dasar HAM juga tercantum di dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Si Miskin Bercerita tentang Penderitaan

dari : www.kabarindonesia.com

Oleh : Hermanto | 20-Mei-2012, 23:39:25 WIB

KabarIndonesia - Nusantara bercerita tentang kehidupan yang lara, dikota orang berpesta pora, dikampung orang menderita, Kesenjangan sosial ekonomi di Nusantara ini masih saja terjadi, bila sebait lirik lagu menyebutkan, “yang kaya makin kaya, yang miskin makin mskin” ternyata masih terhalang “tikus-tikus got yang menggrogot”.

Betapa terharu, simiskin menepuk dada manakala berbagai media bercerita tentang korupsi, bahkan hampir setiap hari informasi selalu dihiasi dengan kasus korupsi, seakan-akan tiada hari tanpa korupsi. Bukan fiktip dan bukan pula fitnah, koruptor kini telah menjalar dari aparatur Negara tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Boleh mengukir kata mejemuk “jabatan dipakai kesempatan, pangkat digunakan khianat, dan posisi dipakai korupsi”.

SEKILAS REFLEKSI HUKUM

dari : www.lpaawamgreen.blogspot.com

” ketidaktahuan akan hukum bukan menjadi alasan 
pembenar atau pemaaf suatu tindakan ”

Oleh : Wing Prabowo, SH *

Begitulah gambaran sebuah kalimat sederhana yang berlaku dalam sistem hukum di negara kita. Apapun argumen kita yang menyatakan bahwa kita benar-benar tidak mengetahui ada sebuah aturan yang mengatur hal tersebut, namun itu bukan menjadi alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan kita yang dinilai salah. Mengapa?? Karena ketika peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, maka semua warga negara indonesia dianggap tahu walau bersangkutan tinggal di dalam gua atau hutan terpencil sekalipun.

Marty Berbohong, Pemerintah RI Ditekan Soal HAM

dari : www.kabarindonesia.com

Oleh : Berthy B Rahawarin | 24-Mei-2012, 10:19:12 WIB

KabarIndonesia - Beberapa jam lalu, catatan HAM Indonesia ditinjau oleh Dewan HAM PBB dalam sidang periodik ke-13 di Jenewa, Swiss. Isu-isu kunci, seperti perlindungan atas kebebasan beragama atau situasi HAM di Papua, diangkat oleh banyak negara anggota PBB yang turut dalam kajian HAM.

Banyak anggota Komisi HAM Asia atau AHRC (Asian Human Rights Commission) dan organisasi-bawahannya ALRC (Asian Legal Research Center) prihatin dengan penegakkan HAM di Indonesia. Atas situasi diskriminatif yang dialami kaum minoritas di Indonesia, Swedia, Jerman dan Swiss menyatakan kekecewaannya. Kelompok minoritas di Indonesia, seperti Ahmadiyah, Syiah, Baha'i dan Kristen. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereya yang menindas dan melakukan tindak pidana hingga nyawa yang meregang dari kelompok-kelompok minoritas.

Fakta Persidangan, Yuliansyah Rugikan Negara Rp. 2,2 M

dari : www.harianmercusuar.com

PALU, MERCUSUAR – Berdasarkan hasil persidangan kasus dugaan korupsi Gedung Wanita dan dum aset di Pengadilan Tipikor, Kamis (24/5), terungkap bahwa mantan Kepala Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sulteng, Yuliansyah merugikan keuangan negara dengan total Rp2.278.991.000.

Dalam kasus dugaan korupsi rehabilitasi Gedung Wanita (GW) Sulteng tahun 2007 dan 2009, terdakwa Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) didakwa jaksa penuntut umum (JPU) merugikan keuangan negara total Rp934.555.000. Dimana pada rehabilitasi tahun 2007 kerugian Negara sejumlah Rp279.587.000 dan rehabilitasi tahun 2009 kerugiannya Rp654.555.000.

YLKI : Hati-hati Konsumsi Buah Impor !

dari : www.kompas.com

Hertanto Soebijoto, Selasa, 22 Mei 2012, 00:56 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara (YLKI Sumatera Utara) mengingatkan kepada masyarakat yang selama ini senang buah impor untuk berhati-hati mengonsumsinya. Buah impor tersebut diduga telah dicampur dengan bahan pengawet sehingga dapat tahan lama.

"Buah impor yang harganya relatif murah dipasarkan di Tanah Air ini perlu diwaspadai dan jangan sampai ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, setelah memakan buah tersebut," kata Ketua YLKI Sumatera Utara Abubakar Siddik di Medan, Senin (21/5/2012).

Bandang Terjang Lima Kecamatan di Bima

dari : www.liputan6.com

Yudha Hendrawan

26/05/2012 17:14

Liputan6.com, Bima: Hujan selama enam jam yang melanda pegunungan Karumbu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini menimbulkan banjir bandang di lima kecamatan di kaki gunung tersebut.

Ribuan rumah tergenang air, ratusan hektare kebun bawang merah pun gagal panen, dan sejumlah jembatan putus. Selain itu, dua orang hilang akibat terseret banjir.

Menurut relawan, air meluap dari sungai di Karumbu dan Kawuwu lantaran maraknya pembalakan liar atau illegal logging. Hal itu terlihat dari banyaknya batang pohon yang terbawa banjir.(ANS)

Di Sigi, Ada 15 Ribu Rumah Tak Layak Huni

 dari : www.harianmercusuar.com

SIGI, MERCUSUAR – Di Kabupaten Sigi terdapat 15 ribu rumah tak layak huni. Belasan ribuan rumah tersebut berada di 15 kecamatan yang ada di Sigi, dan beberapa diantaranya berada di daerah terpencil.

Wakil Bupati Sigi Livingstone Sango mengatakan, saat ini di wilayahnya terdapat sekitar 15.000 rumah tak layak huni karena masih banyaknya jumlah penduduk miskin.

Livingstone menyebutkan, saat ini di Kabupaten Sigi terdapat penduduk miskin sekiar 18 ribu orang dari jumlah penduduk sebanyak 230 ribu jiwa.

Aktivitas Logging Kembali Meresahkan Masyarakat Desa Salua

sumber : www.lpaawamgreen.blogspot.com
 

Praktek logging kembali marak di desa Salua, kecamatan Kulawi kabupaten Sigi. Dalam investigasi lapangan oleh aktivis LPA. Awam Green dan Yayasan Jambata, menemukan tidak kurang dari 127 batang kayu ditepian sungai Miu, dusun Siombi desa Salua. Dari jumlah tersebut terdapat 101 batang kayu log dengan panjang 4 meter dan 26 batang kayu log dengan panjang 2 meter.

Menurut Abu Balangkai seorang tokoh masyarakat desa Salua, aktivitas penebangan berada di bagian barat desa Salua dan hingga saat ini aktivitas penebangan masih berlangsung. Padahal masalah ini telah diketahui oleh DPRD Sigi dan pihak kepolisian resort Kulawi, bahkan mereka telah melakukan kunjungan lapangan.

Pencerahan Partai Politik

sumber : www.mediaindonesia.com

Penulis : Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group

SARAN dari Senayan agar rakyat biasa jangan dilibatkan dalam percaturan pendapat soal pembangunan gedung baru DPR kedengaran ganjil. Ibaratnya, panggung politik kaum elite menutup layar bagi publik. Niatnya mungkin baik: agar perhatian rakyat biasa yang terfokus pada soal sandang/papan/pangan dan pendidikan tidak terganggu. Di lain pihak, saran itu kedengaran patronizing - meremehkan peran ataupun kemampuan rakyat jelata untuk membuat pilihan. Bukankah justru rakyatlah yang pertama-tama berhak membuat pilihan?

Undang-Undang No 27 Tahun 2009, khususnya Bab III tentang DPR Pasal 69, menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi a. legislasi, b. anggaran, dan c. pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui ruang partisipasi publik, transparansi fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Karena itu pada awal tulisan disebutkan ganjil bahwa ada keinginan untuk tidak melibatkan rakyat biasa dalam pembahasan soal gedung baru yang mengalokasikan anggaran luar biasa besar.

Perkotaan dan Otonomi Masa Depan

dari : www.mediaindonesia.com

Penulis : Irfan Ridwan Maksum
Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP-UI, Advisor Local Governance Wa

SEMUA jengkal di dunia pasti berubah, tidak ada yang luput secara perlahan ataupun cepat, tergantung banyak faktor. Begitu pun di Indonesia. Catatan Eko Budihardjo (2005), di dunia ini sekarang ada 20 kota yang didiami oleh 10 juta penduduk, 18 di antaranya di negara-negara berkembang dan terdapat 35 kota didiami oleh 5 juta orang. Mexico City dan Calcutta telah melewati batas 20 juta penduduk.

Pada 1985, NUDS mencatat lebih dari 350 kota tanpa status pemerintahan kota tumbuh di Indonesia. Data sekarang, di negeri ini ada lebih dari 90 pemerintah kota dan diperkirakan lebih dari 800-an wilayah yang berkembang menjadi kota. Secara kultural, kota juga menjadi idaman sebagian besar umat manusia termasuk bangsa Indonesia.

Pembagian Waktu Indonesia

http://www.analisadaily.com

Opini - Kamis, 24 Mei 2012 00:05 WIB, 

Oleh : Fatimahhakki Salsabela M. 

Pemerintah Indonesia berencana akan menyatukan waktu Indonesia, tidak seperti sekarang ini, ada Waktu Indonesia Barat (WIB), ada Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan ada Waktu Indonesia Timur (WIT) dengan rincian WIB mengikuti waktu pada bujur 105 derajat BT. Daerahnya meliputi Sumatra, Jawa, Madura, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. WIB dihitung tujuh jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT) yakni waktu matahari baku pada garis bujur 00.

Lantas, WITA mengikuti waktu pada garis bujur 120 derajat BT, yang meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi. WITA dihitung delapan jam lebih cepat dari GMT dan WIT mengikuti garis bujur 135 BT, meliputi Kepulauan Maluku dan Irian Jaya. WIT dihitung sembilan jam lebih cepat dari GMT.

Bolivia Tawarkan Indonesia Kelola Blok Migas

 www.antaranews.com

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan minyak dan gas bumi pemerintah Bolicia, Yacimientos Petrol feros Fiscales Bolivianos (YPFB) menawarkan kepada Pertamina dan investor Indonesia lainnya untuk mengelola kekayaan sejumlah blok migas di negara Amerika Selatan tersebut.

Saat ini Bolivia punya 15 ladang migas yang telah teruji yang terbagi dalam lima blok migas super besar. Selain itu, ada 49 blok migas lain yang masih dalam tahap eksplorasi, kata Chairman dan Direktur Utama(Dirut) YPFB Refinacion SA, Roberto Cuadros Arenas dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.
Menurut Roberto Arenas, pihaknya ingin memperkenalkan kepada perusahaan-perusahaan migas yang ada di Indonesia tentang potensi dan keuntungan berinvestasi di negara ini.